EKSKLUSIF, Menpora Blak-blakan soal Mafia PSSI dan FIFA

Sepp Blatter saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan Komite Eksekutif luar biasa di Zurich, Swiss, 30 Mei 2015. FIFA menyatakan akan mencabut sanksi untuk Indonesia jika PSSI menyelesaikan permasalahan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. REUTERS/Arnd Wiegmann

Starsmagz24.Net --Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga masih mempertahankan pembekuan terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia karena belum ada perubahan di induk organisasi sepakbola nasional itu. Menteri Olahraga Imam Nahwarai bahkan blak-blakan soal korupsi dan mafia di PSSI dan FIFA -badan sepakbola dunia.

Imam mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara khusus dengan Jobpie Sugiharto, Reza Maulana, dan Gadi Makitan dari Tempo. Wawancara berlangsung di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, dua pekan lalu. Berikut ini petikan wawacaranya.

Mengapa Menteri Pemuda dan Olahraga ngotot tidak akan bergabung dengan tim ad hoc PSSI?
Saya kira ini bukan semata-mata pendirian kaku, melainkan komitmen. Presiden ingin menagih komitmen FIFA dan AFC, yang di hadapan Presiden waktu itu bersepakat membentuk tim kecil, pemerintah bersama FIFA, untuk mencari jalan keluar bagi PSSI.
Pemerintah berkepentingan memastikan bahwa industri bola ini harus hidup tanpa ada cawe-cawe mafia. Biarlah klub yang mengurus ini semua. Federasi harus punya jarak yang tegas dengan operator. Sehingga dia bisa mengawasi betul—membuat regulasi, membuat aturan main yang sesuai dengan statuta FIFA. Yang terjadi sampai hari ini kan masih campur aduk. Orang PSSI juga punya klub, juga masuk di operator liga. Jadi bagaimana mungkin ada independensi. Masih ada kepentingan-kepentingan tertentu, kan?
Menjadi fakta yang tidak terbantahkan ketika FIFA digerebek FBI (dengan tuduhan korupsi, Mei tahun lalu) bahwa ada sesuatu yang terjadi di induknya. Wajar, dong, kalau saling melindungi. Lihat, orang yang mengeluarkan sanksi buat Indonesia, Jerome Valcke (Sekretaris Jenderal FIFA) sekarang diskors 12 tahun. Berarti memang ada soal.

Tapi, di Indonesia, itu masih sulit dibuktikan….
Itu karena Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak punya wewenang menyidik. Selama ini masih menunggu dari kepolisian atau Kementerian Tenaga Kerja—terkait dengan pemain-pemain asing. Kami belum punya hak, belum punya tangan. Saya sekarang sedang mengajukan usul agar ada penyidik pegawai negeri sipil untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jadi kepastian soal apakah Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut surat pembekuan baru ada setelah setelah kasasi?
Salah satu pertimbangannya masalah hukum. Pertama, mereka (PSSI) belum mencabut gugatan terhadap surat pembekuan PSSI. Kedua, kami belum pernah mendapatkan semacam paper mengenai apa sebenarnya langkah-langkah obyektif untuk menindaklanjuti harapan pemerintah mereformasi tata kelola PSSI. Memang selama ini tidak pernah jelas, apa saja sesungguhnya rencana perbaikan sepak bola. Kami belum pernah menerima itu. Yang ada adalah hujatan terhadap pemerintah, segera mencabut, dan sebagainya.

Ada kemungkinan pengajuan kasasi akan dicabut?
Itu akan menjadi poin-poin kajian kami. Yang pasti, perintah Presiden kepada saya, tidak ada istilah segera dicabut. Yang ada, "Segera lakukan pengkajian secara dalam dan komprehensif, dan detail, terkait dengan beberapa aspek itu." Lalu saya harus kembali melapor ke Presiden.

Apakah Anda terkejut ketika Presiden memerintahkan pengkajian pencabutan surat pembekuan terhadap PSSI?
Menurut saya, Presiden normatif, ya. Sebab, secara teknis, yang mengerti dengan detail adalah pembantunya, yaitu menteri. Maka yang diharapkan Presiden soal pengkajian dengan dalam dan detail itu adalah sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak lain.

Menurut Anda, munculnya perintah dari Presiden apakah sesuatu yang tiba-tiba?
Ya. Saya baru mendengar soal perintah itu, ya, pada saat itu. Saya kira Presiden pasti punya pertimbangan ketika memerintahkan anak buahnya mengkaji, merevisi, dan sebagainya. Dan Presiden juga ingin memberi kesempatan kepada kami untuk berpikir obyektif—sejauh mana upaya-upaya itu terimplementasi dengan baik. [Tempo.co/stmg24/ep]