Jokowi : Tentang "Panama Papers" Nanti Saya Sampaikan Kalau Sudah Final

Starsmagz24.Net -- Jakarta, Presiden Joko Widodo masih enggan berkomentar soal skandal perusahaan offshore yang terungkap lewat Panama Papers. Menurut dia, skandal tersebut menyangkut banyak faktor yang belum selesai dibahas di kabinet.

"Nanti saya sampaikan kalau sudah final," ujar Jokowi selepas meresmikan Pelabuhan Tobelo di Halmahera Utara, Rabu, 6 April 2016.

Kata Jokowi, Panama Papers berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak yang diusulkan pemerintah. Aturan tersebut diketahui masih belum dibahas bersama DPR.

"Ini kaitannya dengan tax amnesty (pengampunan pajak) juga," kata Jokowi. Sayangnya, dia tidak menjelaskan keterkaitan Panama Papers dengan usulan tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pengampunan pajak digunakan untuk merangsang wajib pajak agar dana yang disimpan di luar negeri kembali ke Tanah Air. Salah satunya ditempatkan di negara bebas pajak, seperti Panama dan British Virgin Island.

Bambang mengatakan sudah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mempelajari data The Panama Papers. Tujuannya untuk mencocokkan dengan data yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju kelompok G-20. "Yang pasti kami ingin menelusuri aset milik orang Indonesia yang belum pernah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak," kata Bambang, kemarin.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku baru mempelajari data itu. "Pemerintah akan investigasi itu," kata Luhut di Jakarta, kemarin. Jaksa Agung M. Prasetyo secara terpisah menyatakan akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak. "Kalau ada kasus, kan pasti muaranya lewat kejaksaan," ujarnya.

Sebanyak 11,5 juta dokumen Mossack yang bocor tersebut diselisik oleh 370 jurnalis dari 76 negara, yang ikut dalam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sejak setahun lalu. Tempo merupakan satu-satunya media di Indonesia yang tergabung dalam kolaborasi lintas negara ini. Bocoran dokumen itu dipublikasikan secara serentak oleh 100 media di seluruh dunia, mulai Senin lalu.

Tempo mendapati, setidaknya ada 899 individu dan perusahaan Indonesia yang tercatat dalam dokumen itu. Dua di antaranya adalah Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi "Boy" Thohir dan politikus NasDem Johny G. Plate. Boy, yang menyebut penggunaan jasa firma hukum dalam pembuatan perusahaan di luar negeri sebagai hal yang lumrah. Tapi dia membantah penggunaan firma asing itu merupakan langkah untuk menghindari pajak. Sedangkan Johny Plate membantah memakai jasa Mossack. "Kenal aja enggak," katanya, kemarin.

Memiliki perusahaan offshore tak otomatis bisa dikategorikan ilegal. Mossack, yang memiliki lebih dari 30 kantor cabang di seluruh dunia, menawarkan jasa membuat perusahaan di yurisdiksi bebas pajak, seperti British Virgin Islands, dan bisa menyamarkan kepemilikan perusahaan offshorekliennya agar tak mudah dilacak. [stmg24/ep]