PDIP Menilai Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

STARSMAGZ24.Net -- Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan tidak terlalu heran dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terus gaduh di publik dalam menanggapi berbagai isu strategis.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan blok Masela.

Hendrawan menilai, kegaduhan yang terus terjadi ini karena Presiden Joko Widodo terlalu menyerahkan solusi dari perbedaan pandangan kepada Opini Publik.

"Ini yang Repot-repot kalau Presiden terus menerus menyerahkan managerial Pemerintahan kepada Opini Publik.

Hendrawan mencontohkan, saat terjadi Perbedaan Pandangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, Jokowi terlalu mendengarkan Opini Publik yang menentang revisi itu sehingga akhirnya pembahasan RUU KPK ditunda.

"Revisi tidak, revisi tidak, akhirnya opini publik. Bukan DPR, DPD, MPR atau MK yang diminta pandangan, tapi Opini Publik," sesal Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini.

Hendrawan mengatakan, karena sikap Jokowi yang terlalu mendengarkan Opini Publik tersebut, Para Menteri akhirnya berlomba-lomba untuk mendapat dukungan Publik melalui Opini yang dikembangkan di Media Massa.

Hendrawan melihat, pertentangan yang terakhir terjadi antara Sudirman dan Rizal, awal mulanya dikembangkan oleh Staf Ahli hingga Humas masing-masing Kementerian.

"Jangan sampai muncul Fenomena Baru yang disebut Tirani Opini," ucap Hendrawan.

Hendrawan meminta Jokowi secara tegas menyelesaikan masalah ini dengan memanggil kedua Menteri yang berbeda Pandangan.

Perbedaan pendapat apakah blok Masela akan dibangun di Darat atau di Laut, kata dia, harus diselesaikan melalui Rapat Kabinet tertutup.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan Pendapat di Ruang Publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di Internal Kabinet dikhawatirkan mengikis Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak Negatif untuk Iklim Investasi Nasional.

[ stmg24/eka]